Peningkatan Kapasitas Hukum dalam Pengelolaan Bumdes untuk Mewujudkan Kadipaten Menjadi Desa Mandiri di Kabupaten Wonosobo

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas hukum dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kadipaten, Kabupaten Wonosobo, guna mendorong terwujudnya desa mandiri yang kuat secara kelembagaan dan berkelanjutan secara ekonomi. Permasalahan yang dihadapi desa meliputi rendahnya pemahaman pengelola BUMDes terkait aspek legalitas hak atas tanah, mekanisme pengelolaan aset, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan. Melalui pendekatan Service Learning, mahasiswa Universitas Tangerang Raya bersama mitra lokal menyelenggarakan pelatihan hukum yang komprehensif untuk pengelola BUMDes dan perangkat desa. Materi pelatihan meliputi prosedur perizinan usaha, pengelolaan aset desa secara hukum, serta penyusunan peraturan internal guna memperkuat tata kelola keuangan yang transparan. Selain itu, mahasiswa turut menggagas inovasi berbasis potensi lokal, seperti pengembangan homestay berbasis komunitas dan pengolahan hasil pertanian bernilai tambah. Pelibatan aktif pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan warga dalam setiap tahapan kegiatan memperkuat semangat kolaboratif dan rasa kepemilikan terhadap perubahan yang diinisiasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan program menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum, terbentuknya kerjasama lintas elemen desa yang lebih solid, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola BUMDes. Program ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan BUMDes yang akuntabel, sekaligus menjadi praktik baik yang dapat direplikasi di desa lain dengan kondisi serupa. Kegiatan ini membuktikan bahwa penguatan kapasitas hukum merupakan strategi penting dalam mewujudkan kemandirian desa yang inklusif dan berkelanjutan.